Dialog Publik, Hutan Adat Kinipan Tidak Ada

Dialog Publik, Hutan Adat Kinipan Tidak Ada

Dialog Publik, Hutan Adat Kinipan Tidak Ada

PALANGKA RAYA - Senin malam, (07/09/20) Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu (DPW IHB) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mengadakan dialog publik.

Dialog mengenai polemik hutan adat di desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalteng, di Hotel Hawaii Kota Palangka Raya.

Sempat menjadi pembicaraan di masyarakat khususnya di media sosial, terkait ditangkapnya Ketua Komunitas Adat desa Kinipan, Effendie Buhing beberapa waktu lalu.

Dalam undangan dialog publik, DPW IHB Kalteng, mengundang para pemangku kepentingan, Stakeholder, Organisasi Masyarakat (Ormas), wartawan Televisi, cetak dan online.

Ingkit Djaper, S.P., SH selaku Ketua Pelaksana kegiatan Dialog tersebut menyampaikan, banyaknya beredar berita yang tidak singkron ditengah masyarakat khususnya di media sosial selama ini, mengenai adanya hutan adat desa Kinipan.

"Tujuan diadakannya dialog publik ini  untuk masyarakat tahu kebenaran dan keberadaan hutan adat desa kinipan yang selama ini dibicarakan, apakah memang ada," katanya.

Harapannya agar permasalah Hutan adat yang berada di desa kinipan jangan terlalu dipolitisir oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, ketua DPW IHB Kalteng, Thoeseng T.T. Asang, S. Hut., MM, menyampaikan kepada media ini, bahwa pengakuan Hutan Adat khususnya di desa Kinipan harus jelas secara aturan.

Baik secara kelembagaan adat, kedamangan, Kabupaten, Provinsi serta aturan hukum kenegaraan Republik Indonesia.

"Secara geografis pengakuan wilayah hutan adat Kinipanan yang diakui oleh masyarakat desa Kinipan yang sempat menjadi pembicaraan selama ini, jauh dari wilayah desanya," jelas Thoeseng.

"Baik aturan adat dan pemerintahan tidak ada menyatakan adanya hutan adat kinipan, namun ada segelintir oknum mengakui itu," katanya.

Dijelaskan oleh mantan ketua Ombusmen Republik Indonesia Provinsi Kalteng, di Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML), telah sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dialog publik Pro kontra Hutan Adat, sebagai nara sumber di hadiri, mantan Kepala Dinas Kehutan Provinsi Kalteng, Ir. Sipet Hermanto, tokoh masyarakat E.P Romong, Panitia Hutan Adat dan juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), perwakilan Dinas Perkebunan Kalteng, perwakilan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kalteng serta para aktivis lingkungan hidup.

(**/indra)