Diduga Pelanggaran Pilkada, Paslon Urut Dua Dilaporkan Ke Bawaslu Kalteng

Diduga Pelanggaran Pilkada, Paslon Urut Dua Dilaporkan Ke Bawaslu Kalteng
Gambar: Sriosako dan Baron Ruhat Binti, SH Saat Memberikan Keterangan Kepada Wartawan Sesaat Setelah Melaporkan Dugaan Pelanggaran Oleh Paslon Urut Dua Ke Bawaslu Kalteng

PALANGKA RAYA – Kemarin, Selasa (10/11/20) Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) nomor urut 01 Ben Brahim S. Bahat dan H. Ujang Iskandar, mendatangi dan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), atas tindakan dugaan pelanggaran Pilkada oleh Paslon nomor urut 02 (dua).

Tim Kuasa Hukum yang dikoordinator oleh Baron Ruhat Binti, SH dan rekan – rekan melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon urut dua, H. Sugianto Sabran, dugaan menggunakan kuasa sebagai Petahana Gubernur Kalteng.

Sugianto Sabran yang saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Kalteng, dan saat ini ikut mencalonkan kembali sebagai bakal calon Gubernur Kalteng masa Bakti 2021 – 2026. Pada saat ini, H. Sugianto Sabran mengambil cuti, sebagai peserta Pilkada Provinsi Kalteng. Untuk hal – hal yang berkaitan tugasnya, di laksanakan Plt Gubernur yang saat ini dijabat Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut satu, H. Sugianto Sabran diduga menggunakan kuasanya sebagai Petahana, memberikan bantuan uang dalam penangganan Pandemi Corona Virus (Covid 19) kepada kepala desa dan aparaturnya, ke seluruh Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kami menemukan fakta dan pelanggaran terhadap panangganan pademi covid 19, yang digunakan untuk kepentingan politik Paslon nomor dua sebagai Petahana,” kata Baron Ruhat Binti, SH kepada Wartawan.

Baron Ruhat Binti, SH menceritakan bahwa dana intensif  bantuan penangganan Pandemi Covid 19 yang akan disalurkan kepada seluruh kepala desa di Provinsi Kalimantan Tengah,1426 desa. Bantuan tersebut disalurkan kepada Kepala desa Rp. 3.500.000,- sekretaris desa Rp. 1.500.000,- Kepala Seksi/Kadus (Maksimal 3 orang/desa) Rp. 1.000.000,- Kepala Urusan (Maksimal 3 orang /desa) Rp. 1.000.000,- Ketua BPD Rp. 1.500.000,- anggota BPD Rp. 1.000.000,-.

Berdasrkan data yang didapat media ini, ditotalkan keseluruhan dana yang disalurkan kepada desa - desa yang ada di Kalteng, berjumlah Rp. 26. 492.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).

Hal ini menjadi polemik disaat menjelang Pilkada Kalteng yang tidak berapa lagi, tanggal 09 Desember 2020. Diduga dana tersebut untuk kepentingan Politik Petahana Paslon nomor urut dua, H. Sugianto Sabran.

“Bertepatan surat ini dibuat pada tanggal 9 Oktober 2020 dan kami menemukan fakta dalam surat ini ditanda tangani oleh Fahrizal Fitri, S.Hut.,MP, atas nama Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan pada waktu itu sudah ada Plt Gubernur. Artinya plt Gubernur kan Pak Habib Ismail,” ungkap Baron Ruhat Binti, SH kuasa Hukum Paslon urut dua.

“Sedangkan untuk kepentingan pemerintahan seharusnya menurut tata umum yang baik,walaupun surat ini dibuat seharus pak Habib Ismail karena ada Pltnya, Gubernur dalam keadaan status cuti karena sebagai peserta Pilkada yang kapasitasnya Petahana. Jadi kami melihat pelanggaran ini adalah karena surat ini subtansi sebenarnya untuk kepentingan Politik, kenapa kami bilang untuk kepentingan politik. Inikan bungkusnya untuk dalam penangganan Pandemi Covid 19. Tapi insentif ini diberikan kepada para kepala desa yang di Kalimantan Tengah, ini menurut perhitungan kami 1426 desa, selain itu disebutkan juga disini secara spesifik kepala desa mendapatkan Rp. 3.500.000,- satu orang, sekretaris desa Rp. 1.500.000,- satu orang sampai juga Kepala Seksinya Rp. 1.000.000,- satu orang Kepala Urusan Rp. 1.000.000,- Ketua BPD Rp. 1.500.000,- anggota BPD Rp. 1.000.000,-,” paparnya.

“Yang kami pertanyakan, apa kepentingannya dalam masa Covid 19, seharus yang masih bisa diterima akal sehat apabila dana ini diberikan kepada tenaga kesehatan, obat – obatan, sarana sarana kesehatan lainnya bukan untuk porsunal, nah sehingga kami melihat bahwa surat ini untuk kepentingan politis, seharusnya yang mendatangani surat ini adalah pak Habib Ismail bukan Sekda, yang diketahui orang yang dekat dengan beliau. ASN yang yang sebenarnya bertugas di Kobar dibawa kesini kemudian hingga menjabat sebagai Sekda. Sehingga kami melihat ini hanya sebagai bungkusnya saja, makanya kami laporkan ini, kami meminta agar Bawaslu memproses dan menguji benar tidak surat ini untuk kepentingan politik, dikaji benar – benar dan saksinya sudah kita siapkan serta public juga sama – sama menyaksikan dan melihat apakah Bawaslu ini bekerja  dengan baik atau tidak,” tandas Baron.

“Melihat surat ini diminta paling lambat data yang dimasukan tanggal 12 Oktober 2020, sehingga patut diduga  uang ini sudah dibagi, tujuan suratnya kepada para Bupati, apakah dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota, ini yang kita tidak tahu," katanya kepada Wartawan.

Menurut Baron Ruhat Binti, Undang Undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 5 tentang perubahan kedua atas UU Nomor  1 Tahun  2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti  UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang yang berbunyi dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud  pada ayat kedua dan ketiga. Petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi,Kabupaten/kota.

“Pelanggarannya, adalah apabila Petahana ini menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik, melalui program, kewenangan dan pembagian dana – dana. Nah disini kita mengujinya apakah dana dana ini sesuai dengan pemerintahan yang baik,” paparnya didampingi Ketua Tim Paslon nomor urut satu, Sriosako.

“Termasuk baliho covid 19 yang belum dilepas sampai saat ini yang menggunakan dana covid puluhan milyar , ya mungkin selanjut kami akan melaporkan, karena jaraknya ada yang sampai setengah kilometer setiap desa, boleh menggunakan dana APBD dengan standar kewajaran dan kalau itu diluar kewajaran, itu menunjukan pemerintahan yang tidak baik karena fotonya sendiri, baliho sampai sekarang masih ada,” kata Sriosako yang juga sebagai anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalteng dari Partai Demokrat.

Sampai berita ini dinaikan, pihak Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi, SE.,MAP dihubungi melalui telepon tidak menjawab,baik Whatshap ataupun SMS.

(//indra)