Menang Di Kasasi, Dagut Gugat Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Rp 1,1 Triliun

Menang Di Kasasi, Dagut Gugat Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Rp 1,1 Triliun
Gambar Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran

PALANGKA RAYA – Setelah melalui proses persidangan yang panjang, baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya sampai ke PTUN Jakarta,hingga Putusan Kasasi (PK), PTUN memenangkan gugatan Dagut H. Djunas terhadap Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran.

Hal ini berawal dari di 145 orang pegawai Pemprov Kalteng, termasuk Dagut H. Djunas di nonjobkan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan  (SK) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng  H. Sugianto Sabran pada Tahun 2017 silam. Saat itu H. Sugianto Sabran baru terpilih menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan tengah masa Bakti 2015 hingga 2021.

Tidak terima akan Keputusan tersebut, Dagut mengajukan Gugatanya ke PTUN Palangka Raya tanggal 18 April 2017 silam, hasilnya Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat, membatalkan Surat Keputusan No. 188.44/3/2017 yang dikeluarkan Gubernur Kalteng, memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Kalteng untuk mencabut SK tersebut.

“Saya menang di PTUN mulai tingkat Pertama kemudian Banding dan sampai pada PK. Dengan ini saya Mendaftarkan Kembali Kasus ini secara Perdata ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan kita berharap ada keadilan,” kata Dagut.

Menurutnya, saat persidangan di PTUN hingga proses Tuntutan posisi jabatan bukan dikembalikan, namun malah di berhentikan dengan Tidak Hormat dari Pegawai Negeri, maka atas perbuatan tersebut dirinya mengugat di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, yakni penuntutan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Minta Ganti Rugi karena secara Moril dan Materil.

Tidak tanggung – tanggung, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran digugat Rp. 1,1 Triliun, gugatan tersebut meliputi kerugian Materil secara keseluruhan. Artinya dirinya sudah tidak mendapatkan penghasilan, kemudian secara Materil juga turut terdampak baik secara Pribadi, Keluarga, dan Organisasi. Dirinya yakin, melalui PN Palangka Raya ini, Majelis Hakim di sini untuk melihat bagaimana saya menuntut Keadilan.

“Upaya ini saya lakukan untuk mencari Keadilan, dan saya yakin Majelis Hakim PN Palangka Raya bisa memberikan Keadilan terhadap kami yang telah dinonjobkan. Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya ada pelantikan dan pengukuhan, seharusnya penjabat seperti saya ini tidak hilang jabatan. Tapi, setelah kami diganti, tidak ada ruangan, tidak ada tempat duduk dan lagi SK pemberhentian dari Jabatan juga tidak ada, “ paparnya.

Hal yang sama dikatakan Kuasa Hukum Dagut H. Djunas, Gubernur secara sepihak melakukan pemberhentian jabatan tanpa mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

“PP itu secara jelas menyebut pemberhentian ASN dari Jabatannya disebabkan adanya pelanggaran disiplin berat,sakit permanen, menyangkut masalah Pidana, dan lainnya. Permasalahannya, klien saya tidak melanggar semua kriteria itu, tapi tetap diberhentikan dari jabatannya,” beber Antonius Kristiano, SH.

(//indra)