Rawing Rambang: Pemerintah Dalam Konflik Perkebunan Harus Hadir

Rawing Rambang: Pemerintah Dalam Konflik Perkebunan Harus Hadir

Rawing Rambang: Pemerintah Dalam Konflik Perkebunan Harus Hadir

PALANGKA RAYA - Sosok yang familiar dikalangan masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya dalam perkebunan.

Pengabdiannya dalam membangun Kalteng, menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng tahun 2011 - 2012 dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng sejak tahun 2012 hingga sekarang 2020.

Lahir di Kalianget (Prov. Jawa Timur), 04 Oktober 1960. Merupakan anak ke - 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) bersaudara, pasangan dr. Donal Arhemas Rambang (Alm) dan Yustina (Alm). 

Isteri, Dr. Harin Tiawon, S.E.,M.P, bekerja sebagai dosen dan dekan di Universitas Palangka Raya (UPR), dan dikarunia 4 (empat) orang anak, Wenty Eka Septia Rambang S.T.,M.T., dr. Inggrid Rachelia Rambang, Carolin  Irene Andalia Rambang S.IP., dan Gilberto Evandrian Rambang.

Putra daerah Kalteng ini, menyelesaikan pendidikan di SD Kristen Bersubsidi Banjarmasin, SMPN 2 Seroja Banjarmasin, SMAN 2 Banjarmasin dan meneruskan Jenjang Sarjana (S1) pada tahun 1987 di Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat kemudian pendidikan Magister (S2) pada tahun 2004 di jurusan Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang.

Dan pada tahun 2017, melanjutkan pendidikan Doktoral (S3) pada program Studi Doktor Ilmu Lingkungan , Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya.

Makalah riset Konsepsi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan studi kasus PT. Sinar Mas Group.

" PT. Sinarmas Group Tbk, merupakan group perusahaan dengan luas tanam dan Konsesi HGU terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah," ungkap Rawing Rambang.

Perusahaan dengan nilai produksi tertinggi, anggota perusahaan terbanyak di Kalteng dan dengan bidang usaha kompreshensif meliputi pembudidayaan terintegrasi dengan industri pengelolaan.

"Menjadi tolak ukur penyelegaraan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Kalteng," katanya.

"Apabila terjadinya konflik perkebunan dengan masyarakat, pemerintah harus hadir untuk membantu menyelesaikan permasalah itu," jelas Kadis Perkebunan Kalteng ini.

(**/indra)